Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke dari Perspektif Kebijakan Otonomi Khusus

Ohoiwutun, Angelique Godelifa (2023) Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke dari Perspektif Kebijakan Otonomi Khusus. Undergraduated thesis, Universitas Cenderawasih.

	Text (Judul, Lembar Persetujuan, Kata Pengantar, Abstrak, Motto dan Persembahan, Daftar Isi) COVER.pdf Download (374kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf Download (289kB)
	Text (BAB II Kerangka Teori) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text (BAB III Hasil dan Pembahasan) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV.pdf Download (173kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)

Abstract

Setiap daerah dianggap berhasil jika IPM-nya tinggi. IPM (Indeks pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dengan diukur perbandingan salah satunya pendidikan. Pada IPM Provinsi Papua masih terendah dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua belum berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua belum berjalan dengan baik, diteliti dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Merauke. jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bidang pendidikan termasuk di dalam urusan pemerintahan yang konkuren. Dalam hal ini, bidang pendidikan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, Kabupaten Merauke masuk dalam Provinsi Papua, dalam hal ini Provinsi Papua diberikan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Khusus Provinsi Papua kewenangan pendidikan diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, terdapat pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan bahasa dan sastra. Penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke belum berjalan dengan baik ada beberapa kendala yang masih diupayakan untuk diselesaikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Merauke, yaitu sarana prasarana yang belum memadai, ketidakadaan guru di sekolah, peralihan kewenangan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 ke PP Nomor 106 Tahun 2021, belum menetapkan kurikulum lokal, dan belum adanya penyediaan beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Dengan adanya pembagian kewenangan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Merauke masih jauh dari harapan, belum diselenggarakan secara menyeluruh sesuai peraturan perundangundangan. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua.

Actions (login required)

View Item