Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua

Upaya memahami sumber daya manusia yang secara professional melalui peningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sebagai tolak ukur suatu kemajuan organisasi. Fokus penelitian sesuai dengan landasan kebijakan pengembangan Aparatur Sipil Negara. Pengembangan pendidikan dan latihan dan efektivitas pengembangan Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengembangan Aparatur Sipil Papua. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi pengembangan Aparatur Sipil Negara Negara pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua Provinsi pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli Papua Provinsi Papua. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber perolehan data dari informan kunci adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian Program dan Informan adalah para pegawai. Teknik pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder melalui: (1) Pengamatan, (2) Wawancara. (3) Studi dokumentasi., dan (4) Studi pustaka.. Teknik pengolahan data meliputi (1) pemeriksaan kembali data hasil penelitian, (2) Mengklasifikasi data hasil penelitian, (3) Penyusunan data. Analisis data kualitatif adalah: (1) Reduksi data. (2) Penyajian data. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah pengajian data dalam (3) Menarik kesimpulan/verifikasi. Pengembangan Aparatur Sipil Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan landasan kebijakan pengembangan SDM berdasarkan PP. No. 101 Tahun 2000, sudah terlaksana. Kendala dalam pengembangan sumber daya manusia Apratur Sipil Negara sesuai dengan otonomi daerah adalah di bidang administrasi, organisasi, menajemen, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kendala pengembangan yang bersifat teknis dan mekanisme kurang teradministrasikan dengan baik, sejak tahun 2019 dilaksanakannya program pengembangan pendidikan dan latihan teknis kepada semua staf dan pejabat kepala seksi. Masalah pendidikan dan pelatihan yang kurang efektif lagi sejak tahun 2019, terkait dengan bidang kembagaan masyarakat adat Mamta, Saireri, Anim-Ha, La-Pago, Mee-Pago pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua.