Produktivitas Kerja Aparat Pemerintahan Kampung Pada Kantor Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura

Fokus permasalahan yang diperbincangkan adalah produktivitas kerja aparat pemerintah kampung antara lain Kepala Kampung. Sekretaris Kampung dan Kepala-kepala Urusan.
Rumusan masalah penelitian adalah: “Bagaimana Produktivitas Kerja Aparat Pemerintahan Kampung di Kantor Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura?” Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsi produktivitas kerja aparat pemerintahan kampung di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.
Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan sumber informasi dari data primer dan sekunder dari informan kunci serta informan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, kesimpulan. Teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai produktivitas kerja aparat pemerintahan kampung pada Kantor Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, disimpulkan bahwa: (1) Produktivitas kerja penataan Kampung Tablasupa, sangat kurang dalam hal efektifitas penataan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, daya saing memahami penataan pemerintahan kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Akibat faktor terbatasnya pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintahan kampung. (2) Kesepuluh tugas pokok kepala kampung kurang terlaksana. Kedua belas tugas pokok dan fungsi sekretaris kampung kurang produktif terlaksana. Kurang terlaksana sepuluh tugas pokok kepala urusan pemerintahan, dua belas tugas pokok kepala urusan kesejahteraan, dua belas tugas pokok kepala urusan pembangunan. (3) Tugas penunjang kepala dusun terdapat lima tugas pokok unsur wilayah yang kurang produktif terlaksana. Permasalahan ada pada faktor aparat pemerintahan kampung kurang memahami peraturan perundang-undangan. Kepala dusun prangkat kampung kurang memahami aturan tugas pokok sehingga roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik.