Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kejaksaan Tinggi Papua

Judul dari penelitian ini adalah “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum”. Adapun Tujuan dilakukannya
penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan JPN dalam melakukan proses
pengadaan tanah untuk: 1) Mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan Pengadaan
Tanah bagi kepentingan umum dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua, dan 2)
Menganalisis hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Papua.
Penelitian ini berlokasi di dalam wilayah Kantor Hukum Kejaksaan Tinggi Papua dengan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan
terhadap suatu masalah dengan cara melihat dari pelaksanaan yang terjadi dalam praktek. Teknik
pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan Teknik
Analisis data digunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penilitian ini dapat disimpulkan
bahwa 1) Peran JPN di Kejasaan Tinggi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih
minim dilakukan. Belum semua fungsi JPN dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Papua. Dari tahun ke tahun secara keseluruhan memang terjadi peningkatan jumlah MoU antara
Kejaksaan Tinggi dengan Pemerintah Daerah Papua, Namun masih jarang untuk ditindaklanjuti
dengan SKK. Dalam tiga tahun terakhir kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus non
litigasi. 2) Hambatan yang dihadapi JPN di kejaksaan Tinggi Papua untuk pengadaan tanah bagi
kepentingan umum yakni kurangnya pengetahuan Pemerintah Daerah Provinsi Papua akan peran
JPN dikarenakan kurangnya sosialisasi peran JPN dan pembinaan hukum, serta masih adanya
keragu-raguan pemerintah untuk menyerahkan SKK kepada Kejaksaan mengingat fungsi lain
Kejaksaan di bidang Pidana dan Intelijen.