Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom

Berdasarkan hasil pencapaian dalam perekaman data e-KTP di Kabupaten Keerom baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 64.136 yang wajib memiliki e-KTP. Namun, hingga Maret 2020 baru 10.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Dari hasil perekaman data tersebut, dapat kita lihat bahwa belum tercapainya target perekaman secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sudah berjalan sejak tahun 2011. Sejauh ini, program e-KTP ini hampir dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Keerom, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 perdana dalam melaksanakan pembuatan e-KTP pada 11 Kecamatan yang ada di daearah Kabupaten Keerom. Pada kenyataannya, dari hasil pencapaian dalam perekaman data bagi warga yang wajib KTP di Kabupaten Keerom baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 64.136 jiwa, 50.788 diantaranya wajib memiliki e-KTP. Namun hingga kini, baru 6.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Terdiri dari 3.579 laki-laki dan 3.209 perempuan. Akan tetapi, masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang belum bisa menggunakan teknologi. Sedangkan, untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat perekaman data dan jaringan internet dan adanya permasalahan di tingkat pusat dalam penerbitan e-KTP. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kabupaten Keerom.