Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil
Masyarakat Asli Papua Di Kabupaten Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran lembaga perbankan dalam
memberdayakan usaha kecil Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura dan
regulasi pemberdayaan yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
dan Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Papua.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena
dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan
masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian
terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum
dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam
kehidupan masyarakat.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah berlakunya otonomi
khusus bagi Provinsi Papua Pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua
belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten
maupun Kota Jayapura, sehingga tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan
yang menegaskan bahwa keadilan itu fairness dan selayaknya selalu
diperjuangkan melalui korelasi dan perbaikan institusi social, institusi ekonomi,
dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hukum untuk
diarahlan kepada keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Begitupun
peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan pinjaman berupa
kredit UMKM dan KUR terbentur masalah jaminan. Belum diaturnya bentuk
bentuk pemberdayaan kepada usaha kecil secara spesifik, maka Pemerintah
kabupaten/Kota perlu membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha kecil
masyarakat Asli Papua sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber
pembiayaan dan penjaminan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil masyarakat
asli Papua.