Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kaimana.

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam
Pemenuhan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kaimana” di bawah bimbingan
Dr. Lily Bauw, S.H., M.H. (Pembimbing I) dan Ruth Kambuaya, S.H., M.H.
(Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam
memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan pendidikan menengah di
Kabupaten Kaimana, serta mengetahui kedala-kendala yang menjadi penghambat
dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah menengah di Kabupaten Kaimana
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji asas-asas
hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
tanggung jawab Pemerintah Daerah seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 19
Tahun 2009 Tentang Akselerasi Pendidikan di Kabupaten Kaimana; dan
pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan
dengan terlebih dahulu memusatkan pemikiran pada penelitian objek yang nyata
dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: (a) Tanggung jawab Pemda dalam
pemenuhan pendidikan menengah di Kabupaten Kaimana, yakni diantaranya:
dalam penyelenggaraan pendidikan jawab negara yang mana adalah tanggung
jawab lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,
seperti yang termuat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (b) Faktor yang
menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pendidikan menengah di
Kabupaten Kaimana yaitu : kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dengan sekolah menengah di daerah, sederhananya ada jarak
antara sesama implementing agency sebagai subjek hukum terkadang proses
perancangan, pengadaan, pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang
dilakukan pemerintah pusat tidak menjangkau daerah.