Analisis Hukum Terhadap Proses Klaim Santunan Atas Korban Kecelakaan Lalu lintas Oleh Perusahaan PT. Jasa Raharja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses
pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan
lalu lintas pada PT. Jasa Raharja dan juga mengetahui Faktor-faktor permasalahan
yang timbul dalam pembayaran sejumlah uang atas klaim pada PT. Jasa Raharja.
Penelitian ini menggunakan metode normative-empiris yang artinya dalam
pemaparannya, penulis mengkaji sumber-sumber hukum berupa peraturan
perundang-undangan yang kemudian diterapkan dalam lingkungan masyarakat
dengan. Sumber data yang digunakan berupa informan, tempat dan peristiwa serta
arsip dan dokumen.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) proses pemberian santunan asuransi
jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT.Jasa Raharja
menggunakan dua langkah pokok yaitu penetapan premi dan penetapan klaim.
Premi berasal dari dua sumber yaitu dari iuran Wajib yang dibebankan pada harga
karcis penumpang alat angkutan umum dan berasal dari Sumbangan Wajib yang
dibayar oleh para pemilik angkutan umum setiap satu tahun sekali pada waktu
perpanjangan STNK di kantor Samsat. Sedangkan dalam penetapan klaim atau
proses pencairan satunan tahapannya adalah korban atau ahli waris korban
menghubungi kantor Jasa Raharja kemudian mengisi surat permohonan santunan.
Setelah itu pihak Jasa Raharja melakukan pengecekan apakah korban layak
menerima santunan. Apabila sudah sesuai dengan peraturan dan semua berkas
telah dilengkapi maka, Jasa Raharja membayar santunan kecelakaan pada korban
atau ahli waris korban dalam waktu satu hari saja yang besarnya sesuai dengan
keputusan menteri keuangan. Faktor-faktor permasalahan yang timbul dalam
pembayaran sejumlah uang atas klaim pada PT. Jasa Raharja yaitu: (1) Kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang ruang lingkup jaminan PT Jasa Raharja. (2)
Kemampuan berkoordinasi belum merata dengan mitra kerja proses pengajuan
klaim. Tidak hanya melibatkan dari PT Jasa Raharja namun juga mitra kerja
seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit dan Dinas
Perhubungan.(3) Kendala eksternal dalam surat menyurat (4) Informasi yang
belum valid di masyarakat.(5) Kelengkapan berkas pengajuan klaim. (5) Batas
pengajuan klaim. (6) waktu pengajuan klaim. (7) Pengumuman karakter.
Rekomendasi atau saran masyarakat aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya
tentang cara mengurus santunan asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja. Bagi PT.
Jasa Raharja Dalam proses pencairan santunan sebaiknya PT. Jasa Raharja segera
meningkatkan sistem one day service dengan memberikan brosur secara cumacuma tentang proses pengajuan santunan asuransi.