Wewenang Penetapan Persyaratan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

Penelitian ini berjudul WEWENANG PENETAPAN PERSYARATAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penetapan
Persyaratan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 dan faktor apa Persyaratan yang
mempengaruhi Penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua
Barat daya Tahun 2024
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang melihat implementasi
hukum secara langsung dalam masyarakat dan mengamati secara langsung
dilapangan berdasarkan fakta-fakta empiris.
Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU-RI dan KPUD-Provinsi Papua
Barat daya secara normatif tidak memperhatikan dan melaksanakan substansi
Pasal 12 dan 20 Ayat (1) UU Otsus Papua; PP Nomor 45 tahun 2004 dan ;
Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Proses pemberian pertimbangan dan
persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang di
sampaikan oleh Majeli rakyat Papua melalui DPR-Papua Barat Daya. KPU-RI dan
KPUD-PBD tidak memiliki Budaya Hukum yang baik, karena tidak mentaati dan
menjalankan hukum itu sendiri. Artinya KPU-RI dan KPU-PBD mengabaikan
Asas lex spesialis derogat legi generali dalam mengeluarkan surat Nomor.
1718/PL.02.2.-SD/05/2024 yang mengakomodir Abdul Faris Umlati dan Petrus
Kisihiw sebagai OAP dalam pemilukada gubernur dan wakil gubernur Provinsi
Papua Barat Daya tahun 2024. Seharusnya Asas lex spesialis derogat legi generali
digunakan untuk memperkuat status UU Otsus Papua. Akibat perbuatan tersebut
telah menimbulkan sengketa antar MRP-PBD dengan pihak KPU-RI dan KPUDPBD sendiri.