Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Abepura.

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura, dengan
tujuan mengungkapkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan dan kendalanyaa, Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan. yuridis
empiris.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap pasien dalam pelayananan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah
Abepura Pelayanan kesehatan Medis, merupakan hal yang penting menjaga dan
meningkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku tanpa
mengurangi hak-hak pasien Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009,
yang intinya berbunyi bahwa keselamatan pasien (patient safety) harus selalu
dilindungi oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan yang ada di dalamnya
sedangkan berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang
kesehatan, hak-hak pasien adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar;
memberikan persetujuan terhadap tindakan medik; mengetahui rahasia
kedokteran; mendapatkan opsi lain mengenai tindakan medik atau pendapat
kedua. Selain itu juga dalam Undang Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023
tentang penyelengaraan kesehatan, sebagaimana penyelengaraan kesehatan terdiri
dari (a) Upaya Kesehatan, yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan
dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan masyarakat. (b) Sumber Daya
Kesehatan, untuk bertujuan mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. (c)
Pengelolaan Kesehatan, dilakukan terhadap upaya kesehatan dan sumber daya
kesehatan.
Pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Rumah Sakit berperan
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka rumah sakit harus melakukan
upaya peningkatan mutu pelayanan umum, dan pelayanan medik baik melalui
akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya menjaga dan
meningkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku tanpa
mengurangi hak-hak pasien, Pihak rumah sakit dapat lebih bertindak profesional
dan setiap tindakannya harus sesuai dengan standar pelayanan yang ada serta
menyadari tanggung jawabnya agar terhindar dari pelanggaran yang dapat
merugikan pasien, dan pihak rumah sakit harus menyediakan sarana keamanan
terlebih pengawas yaitu satpam yang lebih baik dalam penanganan keamanan
rumah sakit.