Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Kampung Kahul di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas
Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Kampung Kahul Di Distrik Ninia
Kabupaten Yahukimo”. Tujuannya untuk mengetahui status penguasaan dan
kepemilikan hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Kampung Kahul di
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo dan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Kampung Kahul di
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris,
yuridis empiris yaitu merupakan penelitian lapangan (penelitian data primer)
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Selain itu juga
menggunakan teknik analisa data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan
data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis, agar data yang dikumpulkan dapat
dipertanggungjawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu
permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek
permasalahan ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu
permasalahan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa status penguasaan dan
kepemilikan hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Kampung Kahul di
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo bersifat komunal dan juga perorangan,
dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan bersama-sama oleh
masyarakat hukum adatnya dan masing-masing mempunyai hak untuk menguasai
dan menggunakan tanah tersebut sebagai kepunyaan bersama dan individu guna
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun kendala-kendala yang
dihadapi oleh masyarakat hukum adat Kampung Kahul di Distrik Ninia dalam hal
penguasaan dan kepemilikan tanah adat yaitu adanya faktor eksternal yang datang
dari pihak luar kemudian mengklaim bahwa tanah adat di kampung Kahul
tersebut merupakan miliknya baik individu maupun sekelompok orang.
Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat pada masyarakat
hukum adat Kampung Kahul di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo dapat dilihat
dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.