Eksistensi Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya.

Penelitian ini dengan judul “Eksistensi Kepala Kampung Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Balime Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya”. Tujuannya untuk mengetahui eksistensi kepala kampung
dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny
Jaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturanperaturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan
juga melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi kepala kampung
dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya yaitu sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban dalam suatu kehidupan masyarakat adatnya dimana seorang kepala
kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang kepemimpinannya
sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika
ada masalah atau sengketa yang terjadi sesama masyarakat adatnnya maka kepala
kampung sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut,
bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat hukum adatnya.
Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung
Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya yaitu adanya tumpang tindih
kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut digunakan untuk pribadi seperti
tempat tinggal atau tempat berteduh maupun tanah tersebut digunakan secara
berkelompok atau bersama seperti tempat bertani dan pengembalaan ternak,
dimana sesama masyarakat adatnya ada yang mangklaim itu merupakan
tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa tanah
tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah adat tersebut.